BANYUWANGI - Sidang paripurna kembali digelar DPRD Banyuwangi, Jumat (12/8/2022) sore. Kali ini dalam rangka penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2023.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir mengikuti rapat paripurna Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H Sugirah, Sekretaris Daerah, Mujiono, jajaran Kepala SKPD dan Camat.
Made mengatakan, selain amanah konstitusi, KUA PPAS APBD 2023 ini dalam rangka menjamin terselenggaranya sistem keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, sehingga dapat tercapainya sasaran.
"Bahwa penggunaan anggaran yang selektif, partisipatif, akan terdorong terlaksananya pemerintah daerah yang optimal, terjaminnya dinamika pembangunan yang berkesinambungan, serta terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif," ungkap Made.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat membacakan nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2023 menyampaikan, mempertimbangkan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 diproyeksi pada kisaran 4,54%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 71,27. Tingkat pengangguran terbuka sebesar diproyeksikan sebesar 4,84%. persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,49% dan rasio gini sebesar 0,31.
“Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tema pembangunan tahun 2023 yaitu Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi,Infrastruktur Tematik,harmoni dan Pengembangan SDM yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah," ucap Ipuk
Dan salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam kondisi global yang sangat dinamis pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan Pemerintah pusat.
Secara umum target pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 2,504 triliun atau turun sebesar Rp. 485,813 miliar dari APBD 2022 sebesar Rp. 2,989 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp. 36,008 miliar dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 518,001 milyar menjadi Rp. 554,010 miliar pada tahun 2023. Pendapatan transfer turun menjadi Rp. 1,898 triliun atau turun sebesar Rp. 510,687 miliar dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 2,408 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.11,134 miliar dari APBD 2022 sebesar Rp. 63,230 milyar menjadi Rp. 52,096 milyar.
“Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2,568 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp. 437,416 miliar dari belanja daerah pada APBD 2022 sebesar Rp. 3,005 triliun," jelas Bupati Ipuk.
Selanjutnya untuk jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 64,396 milyar dari Rp. 16 miliar pada APBD tahun 2022. Dan perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2023 sebesar Rp. 64,396 milyar yang merupakan estimasi SILPA. sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2023 nihil.
“Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi," kata Ipuk mengakhiri.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi