BANYUWANGI - Sebanyak 1.782 data irisan penerima bantuan sosial (bansos) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, raib.
Adapun rincian data bansos yang hilang, 590 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Pemerhati sosial, Sugiarto, meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turun tangan dalam persoalan tersebut.
Pasalnya, kata Sugiarto, warga miskin di Desa Jambewangi sudah lima bulan tidak mendapat bansos apapun dari pemerintah. Karena banyak dari mereka terhapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami berharap ini didengar oleh Kemensos, oleh bu Menteri Risma untuk segera turun, atau kami ke Jakarta untuk membawa masalah ini, agar mendapatkan pengawalan khusus," tuturnya.
Sugiarto membeberkan, dalam hearing DPRD Banyuwangi pada Kamis (6/10/2022) terkait data bansos hilang tersebut ternyata belum ada penyelesaian secara nyata. Bahkan tiga tuntutan pihaknya juga belum mendapat jawaban.
"Tuntunan kami ada tiga, pertama siapa oknum di balik terhapusnya ribuan penerima Bansos di Jambewangi, kedua motifnya apa, ketiga terkait pertanggungjawaban, namun tidak ada penyelesaian," cetusnya.
Masih kata Sugiarto, hasil hearing yang mengundang Inspektorat, DPMD, Camat Sempu, Dinas Sosial, Kades Jambewangi, Operator Desa Jambewangi, memang menawarkan beberapa solusi. Namun itu hanya sebatas rencana.
"Mereka mengusahakan anggaran DD maupun bansos-bansos yang ada di Pemda ini, untuk sesegera mungkin dialokasikan sebagian kepada warga miskin Jambewangi. Termasuk program sosial Kanggo Riko tadi diusulkan. Tapi bagi kami, ini baru sebatas rencana," jelasnya.
Bahkan, instansi terkait dalam hearing tersebut tidak bisa menjamin data 1.782 penerima bansos di Desa Jambewangi, kembali seutuhnya.
"Tidak ada yang bisa menjamin 100 persen akan kembali. 1.782 itu kami ingin semua kembali, bahkan kalau bisa warga miskin di luar itu yang belum tercover, juga bertambah," tegasnya.
Sugiarto menegaskan, selain akan menempuh ke jalur hukum terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya 1.782 penerima bansos itu. Pihaknya juga memastikan akan mengadu ke Kemensos.
"Ketika kami mengadu ke Kemensos, kami pastikan data itu layak. Karena data yang terhapus ini sudah selesai verval (verifikasi dan validasi), setelah verval namun terhapus lagi," pungkasnya.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, menyebut sudah meminta agar Inspektorat mengusut tuntas penyebab hilangnya ribuan data penerima bansos di Desa Jambewangi.
"Terkait siapa yang salah dan benar, biar inspektorat yang mencari permasalahan di Desa Jambewangi," ucap Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara Kadinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini memastikan pengusulan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.
Karena aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebelumnya lagi maintenance, kini sudah bisa diakses.
"Maintenance baru selesai hari ini. Sehingga tanggal 14 Oktober, data penerima bansos yang sempat terhapus sudah bisa kembali didata ulang. Semoga tidak lagi terjadi gangguan. Kita terus berupaya semaksimal mungkin," ungkapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi