BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diwakili Wakil Bupati H Sugirah, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.
Jawaban yang disampaikan pada sidang paripurna, Senin (21/11/2022) malam, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono. Turut hadir puluhan anggota dewan dari lintas fraksi, Sekda Mujiono, serta jajaran SKPD.
Wabup Sugiran bergiliran memberikan jawaban atas tujuh pandangan umum tujuh fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar - Hanura, Fraksi Gerindra - PKS, Fraksi Nasdem dan terakhir Fraksi PPP.
Secara umum eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Banyuwangi, atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Terhadap saran dari fraksi PDI Perjuangan agar eksekutif memberikan stimulus pada sektor-sektor yang berkinerja positif, Wabup Sugirah menyebut, eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih.
"Ini menjadi perhatian serius eksekutif, dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara berkala. Lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai multiplayer effect untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ucap Sugirah.
Selanjutnya, terhadap saran, pendapat dan pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satunya di sektor pendidikan menjadi prioritas wajib pembangunan eksekutif.
"Tahun 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul dan peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif," kata Sugirah.
Untuk Fraksi Demokrat, terhadap ketentuan kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti dengan mengutamakan petani gurem yang memenuhi kriteria.
Seperti luas kepemilikan luas kurang dari 0,3 Ha, petani sekaligus penggarap, termasuk dalam lahan rencana LP2B, terdaftar dalam Simultan Non ASN, TNI/Polri. Sedangkan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Eksekutif antara lain, Pemberian PHC kepada 31.760 Ha, masing-masing 5 Liter/ Ha.
"Kemudian Pupuk Organik Granul sebanyak 907 Ton untuk 907 Ha, pendampingan petani untuk pembuatan dan pemanfaatan Pupuk Organik. Dengan langkah tersebut, diharapkan tingkat kesuburan lahan dapat terus ditingkatkan. Sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan dan ditingkatkan," jelasnya.
Selanjutnya, terhadap saran, pendapat dan pertanyaan dari Fraksi Golkar - Hanura, eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Golkar dan Hanura untuk bersinergi dalam rangka menunjang dan mendukung program pembangunan secara bersama-sama, bahu membahu, dalam semangat gotong royong guna mewujudkan cita-cita besar Banyuwangi.
"Eksekutif akan terus menggali potensi-potensi daerah yang menjadi penerimaan daerah dan terus mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah serta mengimplementasi dalam program prioritas daerah, yaitu pada sektor perdagangan dan pertanian," ungkapnya.
Jawaban atas pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD 2023 juga dilanjut pada Fraksi Gerindra - PKS, Fraksi Nasdem dan terakhir Fraksi PPP.
Pemkab berharap bisa menyatupadukan pemahaman dan cara pandang antara eksekutif dengan fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi. "Sehingga dapat menjadi bahan referensi dalam proses pembahasan dan penetapan persetujuan dewan terhadap Raperda APBD 2023," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi