BANYUWANGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar hearing bersama dinas terkait soal rasionalisasi atau pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan SKPD Banyuwangi.
Hearing yang dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Senin (1/3/2021), dewan mempertanyakan alasan pemerintah daerah melakukan pengurangan THL.
Menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, pengurangan terhadap THL dinilai kurang tepat. Melihat kondisi sekarang yang serba sulit, ditambah mereka masih membutuhkan pekerjaan guna mensejahterakan keluarganya.
"Pengurangan dan pemberhentian THL tidak manusiawi, karena hari ini suasana prihatin. Kalau memberhentikan kasihan, mereka tulang punggung keluarga, banyak tanggungan," ungkap Ruli usai memimpin hearing.
Dewan meminta agar pemerintah daerah memikirkan secara manusiawi agar tidak memberhentikan para THL.
"Disini kita carikan solusi. Kami masih memberikan kesempatan kepada BKD dan BPKAD untuk berkoordinasi dengan Sekda dan bupati baru soal rasionalisasi THL," tandasnya.
Sementara Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda menyampaikan bahwa pengurangan THL di lingkungan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Banyuwangi dikarenakan ada kelebihan pegawai.
Dia menyebut, ada sekitar 300 lebih THL yang akan dikurangi. "Karena selama ini masih over, sehingga kita berusaha untuk merasionalisasi itu," ungkap Huda usai hearing.
Untuk tindak lanjutnya, BKD masih akan melakukan koordinasi soal rasionalisasi THL tersebut.
"Nanti kami rapatkan lagi, kami laporkan pak Sekda biar nanti dari pak Sekda yang memberi putusan," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi