BANYUWANGI - DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (2/11/2020) menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar bupati atas diajukannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021.
Rapat paripurna tersebut digelar secara virtual, dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi M Ali Mahrus, Wakil Ketua II Michael Edy Hariyanto dan diikuti sejumlah anggota dewan. Sentara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas beserta jajarannya mengikuti dari kantor Pemda setempat.
Dalam penyampaiannya, Bupati Anas mengatakan, ada tiga poin penting dalam rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 ini. Pertama, secara umum target pendapatan daerah sebesar Rp 2.756 triliun atau turun Rp 458.764 miliar rupiah dari APBD 2020 sebesar Rp 3.215 triliun rupiah.
Penyesuaian pendapatan ini dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp 60.038 miliar rupiah dari APBD 2020 sebesar Rp 565.194 miliar rupiah, menjadi Rp 505.156 miliar rupiah pada tahun 2021.
Pendapatan transfer turun menjadi Rp 2.098 triliun rupiah atau berkurang Rp 257.337 miliar rupiah dari APBD 2020 sebesar Rp 2.346 triliun rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 141.387 miliar rupiah, dari APBD 2020 sebesar Rp 303.250 miliar rupiah menjadi Rp 161.862 miliar rupiah.
Kedua, lanjut Anas, total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.769 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar Rp 626.371 miliar dari belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 3.398 triliun rupiah.
Ketiga, jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2021 diperkirakan turun sebesar Rp 170.607 miliar rupiah dari Rp 183,207 miliar rupiah pada APBD 2020 menjadi Rp 12.600 miliar rupiah pada APBD 2021.
"Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD 2021 sebesar Rp 17.000 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4.400 miliar rupiah," jelasnya.
Anas menyampaikan, proyeksi indikator makro Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus betul-betul dikalkulasikan dengan cermat. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi diproyeksikan untuk titik rendah dan moderatnya adalah 4,3 sampai 5,4 persen.
Kinerja positif perekonomian Banyuwangi di tahun 2021 didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan diantaranya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11.27 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 9.67 persen.
"Dua sektor ini tumbuh seiring dengan mulai bergeraknya aktivitas pariwisata, salah satunya dengan pembukaan beberapa destinasi wisata unggulan meskipun dengan aturan ketat protokol kesehatan. Hal ini didukung juga dengan dibuka dan aktifnya kembali moda transportasi antar kota, khususnya kereta api dan bandara," paparnya.
Anas juga menerangkan, Pemerintah Banyuwangi juga terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi kembali. Dengan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, akuntabel.
Pihaknya mengangkat tema untuk pembangunan tahun 2021 'Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Melalui Kebangkitan Pertanian, Pariwisata dan Penguatan SDM' yang diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan daerah.
Diantaranya, stabilisasi perekonomian usaha menengah ke bawah yang terdampak Covid-19, memangkas rantai perizinan investasi yang rumit, revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur, menggairahkan kembali pariwisata prioritas, group of enterprise dengan nilai tambah tinggi di sektor pertanian dan perikanan, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi, terakhir pemberdayaan UMKM.
Di akhir jabatannya ini, Bupati Anas mengajak legislatif untuk tetap menguatkan langkah dalam melakukan akselerasi seiring meningkatkan harapan masyarakat dan berdoa bersama agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Sehingga secara bersama-sama bisa melakukan pemulihan ekonomi kembali.
Menanggapi penyampaian Bupati Anas tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M Ali Mahrus mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pengkajian serta pembahasan baik secara internal dewan maupun bersama SKPD terkait. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi