SUARA INDONESIA, BANYUWANGI – Banyuwangi kembali dipilih sebagai lokasi pertemuan penting. Seluruh kepala daerah dan anggota DPRD asal Partai Gerindra se-Jawa Timur mengikuti rakor dan bimbingan teknis yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi kader untuk memperkuat pelaksanaan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah. Ia berharap forum ini memperkuat hubungan eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke tingkat daerah.
Menurut Ipuk, arah pembangunan Banyuwangi selaras dengan fokus pemerintahan nasional, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah program daerah yang disinergikan dengan agenda nasional.
"Dari awal kami memahami visi Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah serupa juga kami jalankan di Banyuwangi," ujar Ipuk, Senin (8/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa kerja kolaboratif dengan DPRD selama ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Sejak 2020, kata Ipuk, persentase kemiskinan Banyuwangi turun dari 8 persen menjadi 6,13 persen.
Ipuk juga menyoroti adaptasi Banyuwangi terhadap dua program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Untuk MBG, pihaknya mendorong agar bahan pangan berasal dari petani dan peternak lokal, sehingga manfaatnya berlipat tidak hanya untuk siswa, tetapi juga ekonomi desa.
"Saat pasokan mencukupi, kami minta agar kebutuhan MBG dipenuhi oleh petani dan peternak Banyuwangi. Dengan begitu, program gizi ini juga menggerakkan ekonomi warga," katanya.
Terkait Sekolah Rakyat, Ipuk menjelaskan bahwa dua sekolah telah beroperasi di Banyuwangi dan menampung ratusan siswa dari keluarga kurang mampu.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa MBG bukan semata program pemenuhan gizi, melainkan pengungkit ekonomi daerah melalui skema Koperasi Desa Merah Putih yang tengah disiapkan untuk mendukung rantai pasok.
"Program ini harus didukung penuh. Selain menyehatkan anak-anak, ia membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, hingga koperasi desa," ujar Wihadi.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurutnya, pembangunan akan berjalan efektif bila seluruh elemen pemerintah berada dalam satu arah kebijakan.
"Sinkronisasi antara program daerah dan nasional memastikan manfaat dapat dirasakan masyarakat secara langsung," kata Anwar.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi