Buntut Belum Turunnya SK DPC PPP Banyuwangi, 18 PAC Ancam Mundur dari Kepengurusan

Politik

BANYUWANGI- Belum turunnya SK DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat 18 pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP meradang dan mempertanyakan titik terang hasil Muscab pada 12 Desember 2021 lalu.

Pasalnya hingga saat ini DPP PPP belum juga mengeluarkan SK Pengurus DPC PPP Banyuwangi. Padahal Muscab sudah dilaksanakan sekitar lima bulan lalu dengan ketua terpilih Syamsul Arifin.

Belasan PAC PPP di Banyuwangi juga sepakat dengan membuat pernyataan kepada DPP PPP agar memberikan SK itu kepada ketua terpilih hasil sah Muscab dengan susunan kepengurusan yang telah dikirim ke DPW PPP dan ke DPP PPP.

Pernyataan sikap itu disepakati saat acara Halal Bihalal di kediaman Ketua PAC PPP Genteng, yang kurang lebih dihadiri 18 perwakilan PAC PPP pada Senin (9/5/2022) kemarin.

"Kami mendesak DPP agar segera menurunkan SK kepengurusan DPC PPP Banyuwangi dengan ketua terpilih Syamsul Arifin dari hasil Muscab," ucap Zainul Arifin, Ketua PAC PPP Kecamatan Wongsorejo.

Mereka berkomitmen akan terus mengawal hingga SK tersebut diberikan kepada ketua terpilih Syamsul Arifin. Bahkan belasan PAC PPP mengancam akan melakukan gerakan yang besar hingga beramai-ramai mundur dari kepengurusan.

"Jika desakan kami belum dituruti. Satu akan melakukan gerakan yang besar. Kedua jika masih tetap tidak ditanggapi oleh DPP, maka teman-teman akan mundur dari pengurus PAC PPP," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Zainul, 20 hari setelah Muscab SK sudah bisa diturunkan. Belasan PAC pun bertanya-tanya kenapa SK tersebut tak kunjung turun.

"Padahal Muscab sudah selesai dah sah tidak ada teguran dari DPW dan DPP. Kemudian dari Muscab itu melahirkan formatur. Formatur nya juga sah karena terbukti diundang oleh DPW sebagai ketua formatur tertanggal 3 Januari 2022," bebernya.

Dari hasil formatur tersebut, masih kata Zainul, kemudian menghasilkan kepengurusan. Dimana kepengurusannya ditandatangani oleh semua unsur dan direkomendasi oleh DPW. 

Biasanya SK itu langsung turun berdasarkan rekomendasi DPW. Sedangkan DPW Jawa Timur sudah merekomendasi kepengurusan yang diketuai Syamsul Arifin. Bahkan hasil Muscab sudah diakui publik, karena dipublikasikan oleh sejumlah media baik cetak hingga elektronik.

"Kepengurusan dibentuk dan sudah dikirim ke DPW dan dari DPW dikirim ke DPP. Tapi sampai saat ini DPP belum mengeluarkan SK tersebut," sesal Zainul, mewakili belasan PAC yang hadir dalam menyikapi persoalan tersebut. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA