BANYUWANGI - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banyuwangi secara tegas menolak RUU Omnibus Law Kesehatan.
Menurut Wakil Ketua IDI Cabang Banyuwangi dr Rezekiyanti, RUU ini terlalu dipaksakan. Lantaran disusun dengan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi.
Selain itu, alasan penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan dinilai oleh mereka syarat akan liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan.
"Proses penyusunan dan pembahasan ini telah mencederai demokrasi," kata Yanti dalam konferensi pers di Kantor IDI Cabang Banyuwangi, Senin (8/5/2023).
Karena dipaksakan, pihaknya menilai banyak masalah dalam RUU tersebut. Salah satunya, soal tidak adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
"Tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi seorang dokter, bukan tidak mungkin akan menimbulkan timbulnya pelayanan kesehatan yang tidak optimal bagi pasien, misalnya akan menimbulkan risiko adanya defensive medicine," ujarnya.
Peran organisasi profesi juga dilemahkan. Padahal organisasi profesi memiliki peran penting sebagai "penjaga gawang".
Organisasi profesi seperti IDI, kata dia, penting bagi dokter untuk melaksanakan profesinya sesuai standar etik dan profesi.
"Profesionalisme dokter hanya dapat ditegakkan dengan mengedepankan etika kedokteran, oleh karena itu organisasi profesi dokter yang tunggal, yaitu IDI sangat diperlukan untuk menjaga dan mengawal profesionalisme dokter Indonesia," pungkasnya.
Terakhir, Yanti menjamin protes dan penolakan terhadap RUU Kesehatan tak mengganggu layanan bagi masyarakat. Ia menyebut, proses pelayanan kesehatan akan tetap berlangsung seperti biasanya.
Sebagai informasi, Selain di Banyuwangi, gelombang penolakan juga dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan di Seluruh Indonesia. Saat ini di Jakarta, para dokter anggota IDI se-Indonesia juga melakukan demonstrasi.
Di Banyuwangi para dokter juga melakukan aksi damai. Mereka mengenakan ikat kepala bertuliskan "Stop RUU Kesehatan". Pita hitam juga dipasang di lengan baju mereka.
Mereka juga turut membagikan selebaran dan bunga kepada masyarakat. Selebaran itu berisi muatan penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi