BANYUWANGI- Pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyampaikan, pihaknya saat ini masih mengkaji kebijakan rasionalisasi yang dilakukan eksekutif.
"Kita sebenarnya sepakat rasionalisasi. Tapi tolak ukurnya harus jelas, efisiensi ataukah analisa jabatan di masing-masing SKPD sudah sesuai," kata Made, Kamis (11/3/2021).
Dia mencontohkan, misalnya di masing-masing SKPD membutuhkan THL katakan 30, apakah dalam prosedur sudah melalui analisis jabatan dan prosedur lainnya.
Karena menurut Made, selama ini perekrutan THL di SKPD tidak terkontrol, dinas-dinas dengan seenaknya memasukkan THL tanpa analisis jabatan.
"Kalau kita kaji bareng-bareng, bahwa sebenarnya Kabupaten Banyuwangi membutuhkan total THL itu sekian ribu sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan di masing-masing SKPD," ucapnya.
"Untuk itu, saya harapkan Komisi I mendalami apakah benar SKPD itu membutuhkan THL sejumlah sekian. Jadi kita analisis jabatan bareng-bareng dan analisis kebutuhan," imbuhnya.
Menurutnya, tidak semua THL sesuai harapan. Sehingga Made sepakat untuk disesuaikan kebutuhan dan kemampuan.
"Yang penting analisis jabatan dan sesuai kebutuhan, selama ini apakah memang sudah ada analisis jabatan, sehingga kita menggunakan anggaran itu tepat," ungkapnya.
Made menekankan, untuk 331 THL yang dirasionalisasi atau tidak diperpanjang masa kontraknya, dia menilai kurang pas karena di masa pandemi Covid-19 ini. "Menurut saya untuk tahun ini belum pas," tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi