BANYUWANGI- DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati akhir tahun 2020, Jumat (19/2/2021).
Rapat paripurna dilaksanakan secara virtual lewat video conference dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi Wakil ketua DPRD lainnya yakni, H.M Ali Mahrus dan Micheal Edy Hariyanto dan dihadiri puluhan anggota dewan dari lintas fraksi.
Sedangkan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Banyuwangi, Mujiono mengikuti rapat dari Aula Rempeg Jogopati Kantor Pemkab Banyuwangi. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat. Kades maupun Lurah dari kantor masing-masing.
Dalam pengantar LKPJ akhir tahun 2020, Plh Bupati Mujiono atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang secara aktif menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi dan penyelenggara pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 18 Tahun 2020, Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun 2020 kepada DPRD," ucap Mujiono melalui virtual.
Pada tahun 2020 berbagai program kerja dan inovasi telah direncanakan untuk percepatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Akan tetapi karena adanya pandemi covid-19, beberapa program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dan berakibat pada beberapa indikator kinerja daerah yang belum tercapai optimal.
“Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada realisasi dan capaian indikator kinerja utama," ucapnya.
Mujiono menyebutkan sejumlah capaian kerja yang telah berhasil dicapai Banyuwangi pada tahun 2020. Pertama capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 70,62 atau terealisasi sebesar 97,95 persen dari target yang ditetapkan.
“Di tengah pandemi covid-19 IPM Kabupaten Banyuwangi masih mengalami peningkatan," kata Mujiono.
Capaian kinerja berikutnya, lanjut Mujiono percepatan penanganan kemiskinan yang tercapai 8,06 atau terealisasi 85,07 persen.
“Dibandingkan dengan daerah lain,angka kemiskinan Banyuwangi masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 11,09,“ ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 1,84 persen, hal ini dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang berdampak begitu besar terhadap segala sektor terutama pada sektor pariwisata yang menjadi unggulan Kabupaten Banyuwangi.
Indeks pendidikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,60 atau terealisasi sebesar 97,35 persen, demikian juga dengan indeks kesehatan. Urusan pertanian, produktivitas pada tanaman pangan dan hortikultura juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Total investasi yang masuk ke banyuwangi tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp. 4,2 triliun, meningkat sebesar Rp. 290 miliar dari tahun sebelumnya,“ tambah Mujiono.
Sementara terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. Pendapatan daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 3,267 triliun atau 101,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.234 triliun.
Selanjutnya untuk belanja daerah tahun 2020, terealisasi sebesar Rp. 3.140 triliun atau 91,88 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.417 triliun. Realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 182,9 miliar atau 100 persen dari yang direncanakan.
Dalam rapat paripurna Plh Bupati, Mujiono juga menyampaikan prestasi dan penghargaan yang dicapai Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 diantaranya penghargaan sebagai daerah terbaik peringkat pertama dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI.
Penghargaan sebagai kabupaten terinovatif dalam innovative Government Award 2020 dari Kementerian Dalam Negeri untuk ketiga kalinya. Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten berkinerja terbaik wilayah Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Presiden republik Indonesia.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi