BANYUWANGI- Puluhan karyawan PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses mendatangi kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi pada Rabu (13/4/2022) sore.
Mereka melakukan mediasi bersama Kabag Pemerintahan, meminta Pemda memberikan solusi terkait konflik yang berkepanjangan di wilayah perkebunan Bumi Sari.
Selaku pemilik izin resmi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). ADM Bumi Sari Sudjarwo mengaku, tidak bisa mengelola secara maksimal.
Bahkan ia menggambarkan kondisi saat ini di perkebunan sangat miris. Perusakan hingga penebangan pohon kerap terjadi oleh pihak yang kurang bertanggung jawab.
"Kondisi perkebunan kini saat memprihatinkan akibat konflik yang tak kunjung selesai sejak 2018 silam," beber Sudjarwo.
"Jika hal ini terus dibiarkan, ratusan karyawan yang bekerja bisa kehilangan pekerjaannya," imbuhnya.
Sudjarwo menyampaikan, selama ini Bumi Sari sudah memenuhi kewajiban dengan baik. Berupa pembayaran pajak, legalitas yang sah, yang dikeluarkan BPN sebagai instansi berwenang berupa HGU.
Termasuk izin lain sesuai aturan dan dasar hukum yang jelas. Hingga tanggung jawab sosial sudah diberikan dengan maksimal.
"Oleh karenanya, kami berharap Pemda Banyuwangi ada langkah konkret agar konflik segera terselesaikan. Kami juga berharap Pemda bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan yang kami alami," pungkasnya.
Kabag Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Nurhadi mengaku, sejak ditugaskan tahun 2018 permasalahan yang dialami PT Bumi Sari sudah muncul.
Untuk itu, pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bermasalah agar segera menyelesaikan permasalah.
"Kita sudah berpuluh kali memediasi dan memfasilitasi, memberi pemahaman kepada Kepala Desa, Camat. Dalam intinya, kalau bukan haknya ya jangan merasa memiliki hak," ucapnya.
Nurhadi menjelaskan, kedatangan karyawan perkebunan PT Bumi Sari untuk menanyakan dan berkoordinasi untuk mencari jalan terbaik agar permasalahan yang dihadapi segera terselesaikan.
Kata dia, rekomendasi dan arahan sudah diberikan, nantinya dalam melangkah masih menunggu perintah dari atasan.
"Setelah ini, kami akan membuat surat secara tertulis kepada ibu Bupati untuk menentukan langkah selanjutnya, sesuai dengan masukan teman-teman perkebunan," ungkapnya.
Melihat permasalahan yang terjadi, pihaknya berharap agar masyarakat maupun pihak perkebunan menyelesaikan dengan cara yang sesuai dan jangan mudah terpengaruh oleh oknum kurang bertanggung jawab. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi