BANYUWANGI- Musim tanam kedua pada April 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjamin ketersediaan benih dan pupuk untuk kebutuhan petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Arief Setyawan menyebut, berdasar hitungan pemerintah, musim tanam ini stok benih dan pupuk subsidi dipastikan aman untuk mencukupi kebutuhan petani.
"Stok pupuk kita aman sesuai alokasi, cukup untuk musim tanam April-September. Kebutuhan benih juga mencukupi,” kata Arief.
Arief menjelaskan terkait benih, stok benih di Banyuwangi cukup melimpah. Ketersediaan benih padi mencapai 15 ribu ton, sementara kebutuhan untuk musim tanam April hanya 4.206 ton.
“Benih jagung dan kedelai juga aman. Ketersediaan benih jagung kita 3.500 ton, kebutuhannya 863 ton. Benih kedelai stoknya 280 ton, kebutuhannya 274 ton,” urai Arief.
Selain itu, kata dia, pada tahun 2021 ini Banyuwangi tidak hanya mendapatkan tambahan jumlah pupuk bersubsidi, namun kuota petani penerima pupuk bersubsidi juga meningkat.
Pada tahun ini, bebernya, Banyuwangi mendapatkan penambahan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Seperti subsidi urea meningkat menjadi 59.511 ton, dari tahun lalu yang hanya 49.335 ton.
Pupuk jenis SP36 juga meningkat dari 6.041 ton menjadi 14.662 ton, dan ZA dari 14.923 ton menjadi 20.548 ton. "Tahun ini ada peningkatan kuota. Kita dapat tambahan hampir rata-rata 11 ribu ton," kata Arief.
Di Banyuwangi sendiri total petani yang diusulkan melalui e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 113.895 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah lolos verifikasi oleh Kementan dan pihak bank BUMN sebanyak 78.749 orang. Sisanya yang sebanyak 35.146 orang masih dalam proses perbaikan data.
"Kuota penerimanya meningkat dari tahun lalu. Alhamdulillah. Pupuk bersubsidi juga sudah mulai diserap petani sesuai data e-RDKK," kata Arief.
Arief menerangkan, dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. Misalnya, aturan bahwa setiap nama petani hanya berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi maksimal untuk dua hektar lahannya.
"Jadi pemerintah pusat telah mengatur. Misal kalau dia punya lima hektar, ya jatah subsidinya hanya untuk dua hektar saja. Selebihnya silahkan beli non subsidi," ujar Arief.
Pengawasan ini, kata Arief, melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Mereka yang akan mengawasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan.
"Secara umum kondisi alokasi pupuk 2021 mampu mencukupi kebutuhan petani yang telah tercantum di e-RDKK. Pupuk sudah mulai diserap," katanya.
Pemkab Banyuwangi sendiri, kata Arief, terus mendorong para petani agar lebih mandiri, tidak bergantung pada pupuk bersubsidi. Salah satunya, pemkab mengenalkan program agrosolution untuk mendorong peningkatan produktivitas padi petani.
Program ini sebagai solusi kepada petani terhadap keterbatasan akses finansial, pasar, dan teknologi untuk peningkatan produktivitas pertaniannya. Program agrosolution sendiri sudah mulai diterapkan di sejumlah lahan milik petani di Banyuwangi.
Program ini memberikan pengawalan dari hulu hingga hilir kepada petani. Mulai dari benih, peralatan modern, pendampingan budidaya tanaman, permodalan, hingga akses terhadap asuransi dan offtaker (penjamin pembelian hasil panen). Program ini diinisiasi dan bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim yang merupakan anak usaha PT. Pupuk Indonesia (Persero).
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong penggunaan pupuk organik. Bantuan pupuk organik dibagikan merata ke setiap kecamatan secara berkala.
"Kami terus mendorong pertanian berkelanjutan di Banyuwangi. Penggunaan pupuk organik salah satunya untuk meningkatkan derajat kesuburan tanah yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas," tandas Ipuk. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi