SUARA INDONESIA - Krisis di Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 telah memicu perhatian dunia, terutama terkait dengan bantuan internasional yang diberikan untuk membantu mempertahankan kedaulatan negara tersebut.
Salah satu negara yang secara signifikan mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia adalah Amerika Serikat (AS), yang telah mengirimkan berbagai jenis bantuan militer.
Namun, ada isu penting yang sedang dibahas di kalangan pejabat Pentagon, yaitu pengiriman sebagian senjata dari AS ke Ukraina yang mungkin akan terhambat setelah masa jabatan Presiden Joe Biden berakhir pada Januari 2025.
Salah satu program utama yang dimiliki AS untuk membantu Ukraina adalah Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI). Program ini memungkinkan pengiriman senjata yang dibeli dari industri senjata AS, namun pengiriman ini memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengiriman dari persediaan senjata yang sudah ada. Wakil Juru Bicara Pentagon, Sabrina Singh, menyatakan bahwa beberapa senjata bisa sampai ke Ukraina dalam hitungan hari atau minggu, namun ada juga yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Selain itu, beberapa peralatan yang lebih kompleks atau membutuhkan proses produksi lebih panjang bisa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke Ukraina.
AS memiliki dua program utama untuk mendukung pertahanan Ukraina: Wewenang Penarikan Dana Presiden (PDA) dan USAI. Program PDA memungkinkan pengiriman senjata dari persediaan AS yang ada, yang membuat pengiriman lebih cepat. Sementara itu, program USAI melibatkan pembelian senjata dari industri yang memerlukan waktu lebih lama. Hingga bulan November 2024, AS memiliki sisa anggaran sebesar $9 miliar untuk bantuan militer bagi Ukraina, dengan sekitar $7 miliar dialokasikan untuk PDA. Dalam paket bantuan terbaru, AS juga mengumumkan pengiriman senjata senilai $275 juta, yang mencakup amunisi dan senjata anti-tank.
Meskipun ada sisa anggaran yang cukup besar untuk mendukung Ukraina, para pejabat Pentagon memperkirakan bahwa beberapa senjata baru mungkin akan dikirim setelah masa jabatan Presiden Joe Biden berakhir. Ini menjadi perhatian, mengingat adanya potensi perubahan kebijakan terkait bantuan militer AS kepada Ukraina di bawah pemerintahan selanjutnya. Hal ini terutama karena beberapa jenis senjata, seperti sistem pertahanan udara dan senjata anti-tank canggih, memerlukan waktu lebih lama untuk diproduksi dan dikirim.
Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, juga mengonfirmasi bahwa pengiriman sebagian senjata ke Ukraina mungkin memerlukan waktu lebih lama, dan ini menunjukkan pentingnya kestabilan dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina di masa depan.
Krisis Ukraina memerlukan perhatian serius dari negara-negara besar, termasuk AS. Meskipun ada tantangan dalam pengiriman senjata, AS tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan militer yang dibutuhkan oleh Ukraina. Namun, dengan perubahan administrasi yang mungkin terjadi pada tahun 2025, pengiriman senjata dan bantuan militer lainnya mungkin akan terhambat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap konsisten dan mendukung upaya Ukraina dalam mempertahankan diri dari ancaman Rusia.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aditya Mulawarman |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi